Momentum 100 hari Jokowi-Ahok ditandai dengan banjir bandang yang melanda DKI Jakarta. Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengakui minim pengalaman menangani banjir besar.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sempat dikritik karena tidak muncul di tengah kebingungan masyarakatnya yang disergap banjir bandang. Namun ia menyangkal kalau dituding tidak bekerja. ''Siapa bilang saya tidak bekerja,'' kata lelaki yang akrab dipanggil Ahok ini. Meski rumahnya di kawasan Pluit juga terendam banjir, Ahok mengatakan tak henti memantau koordinasi penanganan banjir Jakarta melalui telepon selularnya.
Salah satunya, menyangkut upaya mengurangi dampak jebolnya tanggul Kanal Banjir Barat di kawasan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. Ia langsung memerintahkan segenap aparatnya terjun ke lapangan, membawa batu dan pasir guna membendung luapan air di bagian tanggul yang jebol itu. ''Itu pasir dan batu, saya yang disuruh cari oleh Pak Gubernur (Jokowi),'' ungkapnya.
Di tengah kesibukannya di balai kota, Ahok menerima wartawan Gatra Sandika Prihatnala dan Mukhlison S. Widodo untuk berbincang seputar masalah banjir Jakarta dan penanganannya ke depan. Dalam perbincangan dengan suguhan pisang rebus pada Selasa siang lalu itu, Ahok bercerita panjang lebar. Berikut petikannya:
Pada momentum 100 hari kepemimpinan Anda dan Jokowi, ada isu perpecahan. Anda jarang terlihat bersama dengan Jokowi? Apalagi saat banjir, Anda sempat dikritik tak turun ke lapangan. Benarkah demikian?
Nggak ada itu. Saya dan Pak Jokowi, kalau ketemu itu kan nggak perlu bilang-bilang (ke orang). Kalau lagi sama Pak Gubernur, kan nggak harus nge-tweet "hei, aku lagi sama Pak Gubernur nih". Menurut saya, itu genit banget. Ngapain.
Siapa bilang saya tidak bekerja. Beliau melempar ke saya untuk urus adminstrasi, dapur.
Bagaimana hasil audiensi di Marunda dengan pengungsi waduk Pluit?
Pemilik tanah rata-rata menolak. Mereka sempat melarang orang yang mau mendaftar. Saya sudah lapor ke gubernur. Setelah banjir selesai, tak ada toleransi. Wilayah waduk yang jadi rumah tak boleh ada lagi. Tapi konsep Pak Gubernur, tak boleh orang diusir dengan sewang-wenang, semena-mena. Makanya, di rusun yang sudah jadi untuk korban banjir kita kasih full-furnished.
Tanggapan warga?
Kalau sudah 50+1 persen setuju, ya sudah. Manusia memang beda-beda. Setelah yang pindah dapat hidup nyaman, pasti iri-irian. Ada yang nggak mau, karena nggak mau tercatat. Nah, saya minta yang nggak mau ini jangan menghasut yang lain. Ada isu, harus setor Rp 5 juta. Saya bilang, itu nggak ada. Saya anterin, saya urusin.
Siapa yang menghasut?
Ada yang takut, kalau nanti penghuni yang selama ini sewa Rp 200.000-Rp 300.000 di rumah petak, pangsa pasarnya hilang. Karena ada rumah susun yang lebih nyaman. Di tempat gusuran, nanti dia ini nggak punya tameng manusia. Kalo dibongkar, belum pindah, nanti penduduk kan histeris. Bagi saya dan gubernur, kalau kita tidak siapkan tempat lebih baik, kami kejam. Tapi kalau mereka menolak, mereka lebih kejam daripada orang lain. Sudah susah, nyusahin orang susah.
Ada solusi lain selain rusunawa di Marunda?
Kita bangunkan lokasi yang dekat mereka di Muara Angke. Sudah berdiri 400 unit. Hanya belum ada listrik, air. Tahun ini sudah dianggarkan Rp 70 milyar lebih untuk beli tanah di Muara Baru. Akan ada beberapa tower.
Apa yang disiapkan agar pengungsi mau pindah?
Semua kita siapkan. Sampai seprei, sabun, sampo kita sediakan. Korban banjir masuk bawa badan tok. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, puskesmas juga ada. Masjid mau kita bangunkan.
Soal warga Pluit yang kaya, kebanjiran, disuruh mengungsi tapi minta fasilitas macam-macam?
Kita sudah kasih tahu mereka. Kapal Dishub sudah kita tarik. Nggak bisa kita anter mereka cuma untuk belanja barang. Kita biarkan taksi air yang cari uang beroperasi. Kalau mau belanja, ya bayar. Tapi kalau sudah teriak minta tolong, ya, kita evakuasi. Kemarin terlalu banyak orang yang tidak mau pergi. Minta dianterin makanan. Ini masalah. Akhirnya kita umumkan, harus keluar. Kalau nggak, ya nggak kita anter makanan.
Soal hutan kota yang berubah fungsi jadi mal?
Kita beli tanah banyak. Evaluasi, yang sudah dihijaukan tidak boleh IMB sementara. Dulu ternyata boleh. Kita sekarang nggak mau toleransi.
Apa yang akan dilakukan ke depan untuk menangani banjir?
Saya harap, kita sudah bisa kayak orang kawinan. Bisa dua minggu sebelum acara sudah siapin tenda, dapur umum, dan sebagainya. Itu yang akan kita lakukan. Kalau nanti banjir, sudah nggak ada lagi dapur umum dikirim dari dinas sosial ke lokasi. Di lokasi pengungsian sudah ada ''pesta kawinan''. Betul-betul on the spot, lihat situasi.
Banyak proposal penanganan banjir masuk ke kantor Pemda DKI. Anda pilih yang mana?
Konsep besar Pak Gubernur, ya, membangun terowongan multifungsi itu. Orang selama ini berpikir membuang air ke waduk Pluit. Bukan. Waduk Pluit itu hanya pengolahan limbahnya. Kita lagi kaji, dan ini serius kajiannya.
Bagaimana kalau menghabiskan dana banyak, Rp 20 trilyun?
Jakarta banjir habiskan uang Rp 26 trilyun. Pemerintah tugasnya bukan nyari untung, tapi membuat warganya untung. Daripada tiap tahun rugi Rp 26 trilyun, lebih baik kita bangun Rp 20 trilyun.
Megapolitan konsepnya bagaimana?
Saya bilang, Jakarta nggak boleh serakah. Untuk rumah dengan nilai Rp 10 milyar ke atas, PBB dinaikkan 60%. Supaya nanti orang tidak mampu tinggal di rumah biasa. Yang penting lagi soal pabrik. Kalau punya tempat pemotongan ayam, sapi, dengan tanah mahal, kira-kira sesuai nggak lahan Anda dipakai untuk potong sapi? Pasti tidak sesuai.
Kalau tidak sesuai, tanah saya jual. Mulai cari tanah di Bekasi atau di mana. Jadi lama-lama, pekerjaan yang membutuhkan tenaga kasar, lebih murah, sistem banyak, industri akan ada di pinggiran. Kita harus berani, Jakarta nggak boleh serakah. Sekarang, bisnis karet gelang saja ada di Jakarta.
Selama 100 hari pemerintahan, apa hikmah yang dipetik?
Ini pengalaman yang baik. Kejutannya, banjir besar. Nggak pernah kepikiran. Terserah orang mau nilai kita kerja apa nggak. Soal menambah bis kita buktikan. Soal pakai surat keterangan tidak mampu (SKTM) juga dibuktikan.
Siapa yang harus disalahkan atas terjadinya banjir di Jakarta?
Ya, salahkan gubernur dan saya. Karena kami tidak bisa mengatasi. Suka atau tidak, ini beban yang harus kami tanggung. Kalau anak buah nggak bisa kerja, juga salah kami. Ke depan, kalau sampai terulang, ya lebih salah lagi. Nggak bisa salahkan siapa-siapa.
Selama ini, ternyata kita tidak punya peta lokasi rawan banjir, dan sebagainya. Kita nggak pernah terpikir, (tanggul) Latuharhari jebol, PLTU mati, genset rumah sakit overheat, sedangkan banyak pasien yang di ICU. Kita nggak punya pengalaman ngurusin yang kayak begini.
